DPUTR Pati Ingatkan Kades Jangan Main-main dengan Bankeu Sarpras, Riyoso: Segera Laksanakan jika Sudah Cair
PATI, Pojokutara.com – Kepala DPUTR Kabupaten Pati Riyoso menjelaskan bahwa Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan merupakan bantuan keuangan khusus untuk penanganan infrastruktur desa yang membutuhkan perhatian khusus.
Program tersebut berlandaskan Peraturan Daerah Tahun 2023 yang saat ini direncanakan untuk direvisi. Revisi diperlukan karena besaran bantuan per titik yang selama ini berkisar Rp200 juta dinilai belum memadai untuk menangani ruas jalan dengan panjang beberapa kilometer.
“Pada APBD Perubahan 2026, bantuan ini dialokasikan untuk 184 desa di 21 kecamatan, dengan total 473 kegiatan. Rata-rata anggarannya sekitar Rp78,5 juta per kegiatan, sehingga total alokasinya mencapai sekitar Rp74,6 miliar,” jelas Riyoso.
Ia pun menjelaskan bahwa pencairan bantuan dilakukan sekaligus sebesar 100 persen. Karena itu, kepala desa menjadi pihak yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan dan kelengkapan administrasinya.
Ia meminta pekerjaan segera dilaksanakan setelah dana diterima dan seluruh dokumen pertanggungjawaban disetorkan kepada dinas.
Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan dapat dilakukan oleh BPK maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Begitu dana cair, segera laksanakan pekerjaannya. Jangan menunda-nunda. Kepala desa bertanggung jawab penuh, sehingga administrasi harus segera diselesaikan. Tidak ada toleransi untuk temuan,” tegas Riyoso.
Di sisi lain, Riyoso turut meminta pemerintah desa mulai mengantisipasi potensi persoalan infrastruktur saat memasuki musim hujan pada Desember mendatang. Koordinasi normalisasi sungai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) perlu diperkuat, termasuk pemetaan saluran irigasi dan titik sungai yang berpotensi meluap. (HMS – Pojokutara.com)
Pos terkait
Latest Post
