PATI, Pojokutara.com – Puluhan warga Desa Langse, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati menggeruduk balai desa setempat, Selasa (23/1). Kedatangan mereka ini untuk menuntut salah satu perangkat desa yakni bendahara desa bernama Harjito untuk mundur dari jabatannya
Pasalnya, Harjito diduga menyelewengkan Dana Desa (DD) tahun 2023 sebesar Rp 335 juta. Penyelewengan tersebut lebih fatal karena bendahara desa diduga memalsukan tanda tangan Kades untuk pencairan DD tahun 202
“Kaur keuangan sudah mengakui kesalahannya dan (berjanji) akan mengembalikan uang. Kami menghendaki Harjito diberhentikan, karena itu fatal,” ucap salah satu warga bernama Yudo Sukoco saat menyampaikan orasinya
Sementara itu, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Langse Agus Sumarlan menerangkan, sebanyak Rp 335 juta itu terdiri dari Infaq donatur TPQ lewat rekening desa sebesar Rp 10,7 juta, pajak Bankeu 2023 aspal jalan Rp 28 juta, pajak ketahanan pangan tahun 2023 Rp 15 juta, material toko bangunan Rp 11,6 juta, gazebo Rp 30 juta, BPJS Ketenagakerjaan Rp 3,4 juta, pakaian dinas desa Rp 6,4 juta, RT/RW Rp 3 juta, ATK Rp 6,1 juta, Kades Operasional Rp 1 juta, kesehatan Rp 22 juta, dan DP ambulan Rp 14 jut
“Disamping itu masih ada dana Ketahanan Pangan dari hibah Bumdes DD tahap III tahun 2022 sebesar Rp 142 juta. Beruntung sudah diselesaikan oleh Kades, sehingga untuk gazebo dan kesehatan sudah terealisasi,” terangnya
Menangapi kasus ini, Kades Langse Amrudin juga mengakui tidak memberikan tanda tangan terhadap pencairan DD tahun 2023. Pihaknya pun sudah berkonsultasi dengan camat untuk menyelesaikan permasalah di
“Kades tidak pernah tanda tangan. Saya juga sudah bilang ke camat untuk melakukan pelatihan terhadap bendahara. Hasilnya kami diwajibkan untuk menghentikan bendahara. Kami akan melakukan pelatihan, kalau tidak bisa ya dibinasakan,” tegas Amrudin
Lebih lanjut, sampai saat ini dirinya sudah menerima surat panggilan dari Inspektorat terkait kasus ini. Sesuai jadwal, Amrudin akan dipanggil ke Inspektorat tanggal 5 Februari mendatang untuk menyelesaikan permasalahan di desanya
Menanggapi tuntutan warganya yang menghendaki Harjito (bendahara desa) diberhentikan, Amrudin mengaku tidak bisa sepihak dalam memutuskan. Pasalnya, segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintah desa harus dikomunikasikan dengan Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades).
“Perangkat yang dihentikan ada dua sebab. Pertama indisipliner tiga bulan berturut-turut. Kedua, terkena proses hukum,” tandasnya
Sesuai dengan tuntutan warga, jika memang dari pihak inspektorat menyatakan Harjito bersalah, maka dirinya akan segera meminta yang bersangkutan untuk merendahkan diri dari jabatannya.
