Dadan Hidayana Dicopot, Bos MBG Beralih Ke Nanik

PATI, Pojokutara.com – Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) terhitung sejak 2 Juni 2026. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, dalam jumpa pers di Kantor Presiden RI, Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (2/6/2026) malam, mengumumkan pencopotan tersebut.

“Pada hari ini Selasa tanggal 2 Juni 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” kata Prasetyo.

Bacaan Lainnya

Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto mengangkat Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru menggantikan Dadan Hindayana.

“Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat saudari Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Prasetyo menyampaikan Presiden Prabowo juga mengangkat Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BGN yang baru menggantikan Lodewijk Pusung serta Mayor Jenderal TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru menggantikan Sony Sonjaya.

Keputusan Diambil usai Evaluasi Kinerja selama 1,5 TahunDia mengatakan keputusan pergantian pimpinan BGN tersebut diambil Presiden setelah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja lembaga itu selama kurang lebih 1,5 tahun.

Menurut dia, dalam menjalankan tugas sehari-hari, Presiden terus memantau dan mengevaluasi kinerja seluruh kabinet, termasuk BGN serta menerima berbagai masukan dari kementerian terkait, masyarakat, dan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Bapak Presiden terus.mendengarkan dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak, baik dari kementerian-kementerian terkait maupun dari masyarakat, termasuk dari para penerima manfaat dari program makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional,” kata Prasetyo.

Dia menjelaskan BGN memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Oleh karena itu, lembaga tersebut memerlukan tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif serta kepemimpinan yang mampu memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai prinsip akuntabilitas. (RED – Pojokutara.com)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *