Pati, Pojokutara.com – Aktivis hukum yang juga menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI), Anwar Yusuf, S.H., M.H., memberikan tanggapan keras atas aksi demonstrasi yang dilakukan oleh TPUA dan sejumlah orang yang kembali mengangkat isu lama terkait ijazah pendidikan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo.
Dalam pernyataan resminya, Anwar menilai aksi tersebut telah melanggar banyak batas, tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara sosial dan etika.
“Dari sudut pandang hukum, tuduhan semacam itu telah berkali-kali dibantah oleh lembaga negara resmi, dan tidak memiliki dasar yuridis formil yang kuat. Secara moral dan kepatutan, tindakan ini jelas mencederai martabat institusi kepresidenan, terlebih dilakukan pasca masa jabatan Pak Jokowi hampir selesai, dan beliau telah mewariskan legacy kepemimpinan yang sangat kuat,” tegas Anwar.
Ia menambahkan, dari aspek kesopanan dan etika publik, mempertanyakan hal-hal yang telah tuntas dijawab secara konstitusional merupakan tindakan yang tidak tepat, seolah ingin memecah belah persatuan di dalam pemerintahan baru.
“Jika ditinjau dari aspek moralitas dan integritas publik, upaya menggiring opini negatif terhadap seorang Presiden yang telah selesai menjalankan dua periode kepemimpinan dengan penuh dedikasi, hanya akan mencerminkan kebencian politik yang tidak sehat dan justru menodai nilai-nilai demokrasi,” lanjutnya.
Lebih jauh, Anwar mengingatkan bahwa langkah semacam ini dapat dikategorikan sebagai tindakan yang berpotensi mencemarkan nama baik dan menyebarkan informasi bohong, yang diatur dalam ketentuan KUHP maupun UU ITE.
Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI), sebagai relawan nasional nelayan pendukung Prabowo-Gibran, menyatakan sikap tegas bahwa mereka tetap setia berada di garda depan dalam menjaga nama baik Pak Jokowi, yang selama ini telah menjadi figur pemersatu bangsa.
“Bagi kami, Pak Jokowi adalah panutan. Kami tunduk dan patuh terhadap arahan beliau, dan akan selalu menjaga marwah beliau dan keluarganya. Kami tidak akan tinggal diam jika ada upaya sistematis untuk merusak nama baik beliau,” ujar Anwar mewakili SNI.
SNI juga menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh narasi-narasi yang tidak produktif. Saatnya bangsa ini bersatu menghadapi tantangan ke depan bersama pemerintahan baru, bukan malah mengungkit isu-isu lama yang telah selesai secara hukum dan politik.
