Penegakkan Perda PKL Mandul, Penertiban Satpol PP di Jalan Sudirman Berujung Perlawanan Pedagang
PATI, Pojokutara.com – Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Jalan Sudirman hingga Alun-alun Simpang Lima Pati menuai perlawanan dari sejumlah pedagang. Mereka mempertanyakan kebijakan perluasan zona merah yang dinilai belum disertai solusi konkret terkait lokasi relokasi.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati melakukan penertiban terhadap PKL yang berjualan di kawasan tersebut. Langkah ini dilakukan setelah petugas menggelar sosialisasi selama tiga hari berturut-turut kepada para pedagang.
Kasi Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Satpol PP Pati, Soleh, mengatakan penertiban dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.
“Kami melaksanakan penertiban di zona merah karena ini sesuai Peraturan Nomor 13 Tahun 2014 tentang penataan PKL. Kami sudah melakukan sosialisasi tiga hari berturut, jadi hari ini kami tertibkan. Kita muter di Alun-alun Simpang Lima sampai Jalan Sudirman,” ujarnya.
Meski demikian, Soleh menegaskan bahwa petugas masih mengedepankan pendekatan persuasif dalam pelaksanaan penertiban. Petugas juga mengamankan sejumlah peralatan dagang milik PKL, seperti kompor dan perlengkapan berjualan.
“Kami sifatnya masih persuasif. Kami amankan barang PKL seperti kompor dan alat berjualan selama tujuh hari. Nanti bisa diambil dan kita buat surat pernyataan,” jelasnya.
Di sisi lain, kebijakan tersebut mendapat tanggapan dari pedagang. Salah satu PKL, Adi Purnomo, mengaku tidak mempermasalahkan apabila kawasan Alun-alun Simpang Lima harus steril dari aktivitas perdagangan.
Namun, ia mempertanyakan perluasan zona merah hingga ke sejumlah ruas jalan, termasuk Jalan Sudirman. Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya memastikan terlebih dahulu kesiapan lokasi relokasi di kawasan Kembangjoyo sebelum melakukan penertiban.
“Oke kalau alun-alun harus steril, tetapi zona merah diperluas ke jalan-jalan dan kita direlokasi ke Kembangjoyo apakah mampu dan muat. Kan bisa di Jalan Sudirman ini, selama bertahun-tahun soal kebersihan aman,” ungkapnya.
Adi menilai, keberadaan PKL di Jalan Sudirman selama ini bukan semata-mata persoalan ketertiban, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan mata pencaharian para pedagang.
Karena itu, ia berharap pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga menghadirkan solusi yang benar-benar bisa diterima dan mampu menampung seluruh pedagang terdampak.
Menurutnya, penataan PKL semestinya dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ketertiban, kebersihan, kapasitas lokasi relokasi, serta keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.
Penertiban tanpa kepastian tempat berjualan dikhawatirkan justru menambah beban para pedagang yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas berdagang di kawasan tersebut. (RED – Pojokutara.com)
Pos terkait
Latest Post
