Sidak ke Sejumlah SPPG, Plt Bupati Pati Ingatkan SOP hingga Kebersihan Dapur
PATI, Pojokutara.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati bergerak cepat menyikapi berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah untuk memastikan program tersebut berjalan aman dan memenuhi standar mutu.
Hal tersebut disampaikan Chandra saat memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Pati yang digelar di Ruang Kembang Joyo, Sekretariat Daerah Pati, Selasa (15/9/2026). Ia mengungkapkan bahwa Pemkab Pati kini telah mengantongi kewenangan penuh dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Pati.
“Karena setelah kami koordinasi dengan Kepala BGN, kami diberikan kewenangan penuh untuk melakukan evaluasi SPPG yang ada di Kabupaten Pati,” jelas Chandra.
Dalam arahannya, Chandra menyoroti sejumlah temuan krusial di lapangan, mulai dari kapasitas pelayanan SPPG yang melayani lebih dari 2.000 penerima manfaat—sehingga berisiko menurunkan kualitas pendinginan makanan sebelum dikemas—hingga masalah fasilitas dan tata ruang dapur yang sempit dan minim sirkulasi udara pada sejumlah SPPG yang menempati rumah atau ruko. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya standar sanitasi, kebersihan alat, serta pengelolaan limbah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
“Kalau kepala SPPG benar-benar bertanggung jawab terhadap SOP dan melakukan pengecekan mulai dari bahan masuk sampai makanan keluar, seharusnya tidak terjadi keracunan,” tegas Chandra.
Ia juga mengingatkan para kepala SPPG agar lebih ketat mengawasi mitra pemasok bahan baku dan tidak mengesampingkan kualitas demi harga yang murah. Pemkab Pati tidak segan-segan memberikan sanksi mulai dari teguran hingga rekomendasi pemberhentian jika ditemukan kelalaian.
Data SPPG dan Agenda Sidak Mendadak
Berdasarkan data terbaru, Kabupaten Pati saat ini memiliki total 172 unit SPPG. Dari jumlah tersebut, sebanyak 159 SPPG beroperasi, 4 SPPG disuspend, dan 9 SPPG sementara berhenti beroperasi.
Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi ini, Pemkab Pati dijadwalkan langsung menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPPG terdekat, yang kemudian akan dilanjutkan secara bertahap ke seluruh wilayah di Kabupaten Pati. Hasil sidak ini nantinya bakal dijadikan basis data dan bahan rekomendasi resmi kepada BGN untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk sanksi suspend maupun pemberhentian operasional. (HMS – Pojokutara.com)
Pos terkait
Latest Post
